Pasaman Barat, sannarinews.com ---- Hadirnya investor atau sejumlah perusahaan di Kabupaten Pasaman Barat seperti di Kecamatan Koto Balingka, hingga sekarang diduga belum membawa manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkhusus di wilayah perusahaan itu sendiri atau yang tinggal di sekitaran Hak Guna Usaha (HGU).
Padahal tujuan Pemerintah Indonesia menghadirkan investor menanamkan investasinya diharapkan dapat mengubah ekonomi warga tempatan dan membuka kesempatan lapagan kerja bagi rakyat.
Namun hal ini masih belum terwujud sesuai harapan masyarakat di sepadan perusahaan. Termasuk di perkampungan sekitar perkebunan kelapa sawit PT. Bakrie Pasaman Plantations (BPP) Air Balam dan PT. BPP Sungai Aur.
Kepada Sannarinews.com, beberapa warga seperti Silvia mengisahkan semakin sulitnya kehidupan ekonomi warga tempatan sejak masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dimana hutan alam dibuka, sungai semakin sedikit hasil ikannya, malah terparahnya lagi banjir berkepanjangan yang diduga akibat tanggul yang dibuat perusahaan itu sendiri.
"Warga rata rata bekerja serabutan demi mencukupi nafkah keluarga mereka, akibat himpitan ekonomi. Sementara di sekitar pemukiman kami ini berdiri kokoh perkebunan sawit sekaligus pabrik kelapa sawit, namun belum mengangkat ekonomi warga tempatan di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat," ungkapnya, Rabu (1/5/2024).
Kalau ditanya terkait tingkat pendidikan warga, sangat menyedihkan. Pasalnya, rata-rata hanya tamatan SMP dan SMA, itupun sudah merasa hebat. Karena, untuk melanjutkan kejenjang kuliah mereka tidak mampu.
"Perusahaan di sekitar kampung kami ini seperti PT. BPP, masih sangat minim perhatian kepada masyarakat, padahal sudah diatur didalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Biasanya, di Amdal itu dijelaskan terkait kesejahteraan masyarakat baik itu perekrutan tenaga kerja maupun program lainnya," pungkasnya juga.
Yang sejahtera di sepadan perusahaan itu hanya sebagian warga yang mendapat kebun sawit pola KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) atau pola plasma. "Kami meminta kepada anggota DPRD Sumbar agar segera mendesak pihak perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban sosial masyarakat di sekitarnya," pintanya.
Sudahlah hidup susah kata Silvia, kini saat turun hujan, benteng tanah penangkal luapan banjir Sungai Sikabau dan Sungai Batang Lapu ini turun ke sungai dan mengendap ke dasar sungai membuat luapan mudah ke darat, ungkapnya. ( Bisri Batubara)
